Seluma, WorldSIBER.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma mengadakan rapat paripurna yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022. Rapat ini diselenggarakan di gedung paripurna DPRD Kabupaten Seluma pada Senin, 3 Juli 2023.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Nofi Eriyan Andesca, S.Sos, dan didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seluma, Sugeng Zonrio, SH. Dari total anggota DPRD Kabupaten Seluma, sebanyak 16 orang hadir dalam rapat ini. Selain itu, rapat juga dihadiri oleh Bupati Seluma, Erwin Octavian SE, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah, H. Hadianto SE, MM, M.Si. Forkopimda, asisten dan staf ahli, serta pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma turut hadir dalam acara ini.
Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Nofi Erian Andesca, S.Sos, memberikan kesempatan kepada juru bicara fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan umum mereka terhadap RAPERDA tahun anggaran 2022. Pandangan umum fraksi ini menjadi penting sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan ke depannya.
Juru bicara dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Herlian Yuniardi, menyampaikan beberapa poin penting dalam pandangan umum fraksinya. Pertama, ia meminta agar Pemerintah Daerah lebih bijaksana dalam menggunakan anggaran. Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien diharapkan dapat membawa Kabupaten Seluma menuju kemajuan yang lebih baik.
Kedua, Herlian Yuniardi menekankan pentingnya penataan kembali aset-aset milik pemerintah daerah. Baik aset yang berada di dalam maupun di luar daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, semuanya harus dikelola dengan baik. Penataan aset yang baik akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan efisiensi kinerja pemerintah daerah.
Selain itu, Herlian Yuniardi juga mengucapkan selamat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma atas perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun sebelumnya. Prestasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik dan transparan.
Fraksi NASDEM juga menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan RAPERDA Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022 ke tingkat selanjutnya. Dukungan ini menunjukkan komitmen fraksi NASDEM dalam mendukung proses demokrasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Dengan anggaran yang dikelola secara bijaksana, pemerintah daerah dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pengelolaan anggaran yang baik juga akan mencegah terjadinya pemborosan dan penyalahgunaan dana publik.
Penataan aset daerah juga menjadi salah satu fokus utama dalam pandangan umum fraksi NASDEM. Aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Aset yang dikelola dengan baik akan meningkatkan efisiensi kerja pemerintah daerah dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah.
Perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Predikat ini menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan tidak ada temuan signifikan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.
Dukungan fraksi NASDEM untuk melanjutkan pembahasan RAPERDA Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022 menunjukkan komitmen fraksi tersebut dalam mendukung proses demokrasi dan transparansi. Pembahasan yang mendalam dan komprehensif terhadap RAPERDA ini diharapkan dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Seluma.
Dengan demikian, rapat paripurna DPRD Kabupaten Seluma yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPERDA Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi salah satu langkah penting dalam proses pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Adv)