Pemkab Kepahiang Raih Penghargaan SAKIP 2023 dari MenPANRB di Bali

Pemkab Kepahiang Raih Penghargaan SAKIP 2023 dari MenPANRB di Bali

KEPAHIANG, WorldSIBER.com – Pemerintah Kabupaten Kepahiang menerima penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 dengan predikat B.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia, Azwar Anas kepada Bupati Kepahiang, Hidayattullah Sjahid, di Nusa Dua Bali, pada Rabu (6/12/2023).

Bupati Kepahiang, Hidayatullah Sjahid dalam acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) tahun 2023 menyampaikan banyak terimakasih atas penghargaan yang diraih ini.

“Penghargaan ini tak muda didapat, kedepan kita akan terus meningkatkan kinerja kita, dengan melakukan evaluasi-evaluasi tentunya,” ungkap Hidayatullah Sjahid, pada Rabu (6/12/2023).

Hasil dari pertemuan di Nusa Dua Bali ini, pihaknya diminta untuk melakukan evaluasi yang berdampak.

Tak hanya melakukan kegiatan rutinitas, namun juga adanya perubahan yang lebih baik secara signifikan. Seperti menuntaskan kemiskinan ekstrem dan beberapa program pokok lainnya.

“Ada beberapa program pokok yang nanti akan dilakukan evaluasi. Untuk itu kedepannya kita akan mengevaluasi kinerja yang ada,” tutur Hidayatullah.

Pihaknya akan terus mencari investor, tambah Hidayatullah, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepahiang maupun target investasi.

Kedepan akan meningkatkan, mobilitas zona intergritas internal yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

“Evaluasi yang diminta, akan kita lakukan dengan maksimal untuk perbaikan kedepannya,” jelas Hidayatullah.

Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’aruf Amin yang turut menyaksikan penghargaan tersebut.

Mengucapkan selamat kepada Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Penghargaan tersebut.

“Selamat, kepada instansi yang mendapatkan predikat B ke atas untuk pelaksanaan RB dan SAKIP. Serta yang ditetapkan sebagai zona integritas WBK dan WBBM,” kata Ma’aruf.

Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi instansi penerima, dan instansi lainnya untuk terus melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi, yang berdampak bagi masyarakat.

Pencapaian indeks RB dan SAKIP, serta instansi zona integritas, harus diikuti perbaikan nyata pada tata kelola pemerintahan.

Ia mengimbau, semua instansi memperkuat secara berkelanjutan orientasi RB berdampak, sebagai target kinerja instansi untuk mendukung tujuan pembangunan nasional.

“Lakukan percepatan transformasi, yang menjadikan birokrasi berbasis digital terintegrasi,” tutup Maaruf. (*Lan)

banner 1028x90

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *