Kepahiang, worldsiber.com – Di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang, ada beberapa tenaga harian lepas yang menyuarakan kekhawatiran mereka terkait pengurangan nominal gaji dari tahun anggaran sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan kebutuhan untuk mendapatkan penjelasan langsung dari pihak terkait mengenai alasan di balik pemotongan tersebut.
Pada Rabu (13/3/2024), awak media melakukan upaya untuk mencari klarifikasi dengan mengunjungi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang, Jono Antoni, S.Sos, MM, di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, Jono Antoni, membenarkan bahwa ada pengurangan jumlah gaji yang diterima oleh tenaga harian lepas (THL) pada tahun anggaran 2024. Pengurangan ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia.
Beliau menjelaskan bahwa pada tahun sebelumnya, terdapat usulan naskah perjanjian hibah daerah yang harus disiapkan untuk mendukung penyelenggaraan pemilu serentak, dan hal ini telah dilaksanakan.
Jono Antoni menyampaikan keprihatinannya terkait kondisi ini, berharap bahwa anggaran akan kembali normal di masa mendatang. Dia juga menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya agar gaji THL dapat dikembalikan seperti semula.
Selain pemotongan gaji honorer, pembayaran BPJS Kesehatan juga mengalami penundaan, hanya bisa dibayarkan setengahnya mengingat keterbatasan anggaran. Namun, pihak terkait sedang berupaya menyelesaikan perubahan anggaran untuk menangani hal ini.
Situasi ini juga berdampak pada gaji tenaga honorer di BKD, seiring dengan kondisi serupa yang terjadi di OPD lainnya. Dengan demikian, kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pihak terkait dan membutuhkan solusi yang tepat guna menjaga keberlangsungan pembayaran gaji serta kesejahteraan tenaga harian lepas dan honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
Pemotongan gaji dan keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan merupakan masalah serius yang perlu segera diselesaikan agar tidak memberikan dampak negatif yang lebih besar terhadap kesejahteraan tenaga harian lepas dan honorer, serta kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dengan demikian, upaya untuk mencari solusi yang tepat dan mendesak dari pihak terkait sangatlah penting untuk dilakukan. (Erlan)
