worldsiber.com – Pada Kamis (6/6), sekitar seribuan personel gabungan dari Kepolisian, TNI, dan Satpol PP dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi buruh di depan Istana Kepresidenan, Jakarta. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa ada 1.416 personel yang diturunkan untuk menjaga ketertiban selama aksi tersebut.
Kepolisian juga telah menyiapkan rencana rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan yang mungkin terjadi akibat demonstrasi buruh yang menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Meski begitu, Kombes Susatyo Purnomo Condro menekankan bahwa pengaturan lalu lintas maupun pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional.
“Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional, tergantung pada eskalasi di lapangan. Jika jumlah massa meningkat dan situasi menjadi lebih intens, maka penutupan jalan akan dilakukan,” jelas Susatyo kepada wartawan.
Berikut adalah daftar rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan oleh kepolisian:
1. Penutupan di TL Harmoni untuk arus menuju Jl. Merdeka Barat.
2. Penutupan di Jl. Perwira untuk arus menuju Jl. Merdeka Utara.
3. Penutupan di Jl. Abdul Muis dan Jl. Merdeka Selatan.
4. Penutupan di TL Sarinah untuk arus menuju Jl. Merdeka Barat.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan bahwa ribuan buruh yang akan berpartisipasi dalam aksi ini berasal dari berbagai organisasi buruh.
“Ribuan buruh yang akan melakukan aksi ini berasal dari Jabodetabek dan berbagai organisasi serikat pekerja seperti KSPI, KSPSI, KPBI, serta Serikat Petani Indonesia (SPI) dan organisasi perempuan PERCAYA,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya.
Selain menolak Tapera, massa demonstran juga membawa sejumlah tuntutan lainnya dalam aksi kali ini. Mereka menolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dianggap mahal, menolak Kebijakan Regulasi Integrasi Sistem BPJS Kesehatan, dan menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
Tapera merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memfasilitasi pekerja dalam memiliki rumah dengan cara menabung. Namun, kebijakan ini menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan, terutama dari para buruh. Mereka merasa bahwa kebijakan ini justru membebani mereka, mengingat upah yang mereka terima saat ini dirasa belum memadai untuk menanggung tambahan beban tersebut.
Demonstrasi yang dilakukan oleh ribuan buruh ini adalah bentuk protes terhadap kebijakan tersebut, serta berbagai kebijakan lain yang dianggap tidak berpihak kepada mereka. Para buruh menuntut agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan mereka dengan membuat kebijakan yang pro-rakyat.
Selain menolak Tapera, para buruh juga menyampaikan beberapa tuntutan lain. Mereka menolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dianggap terlalu mahal dan membebani mahasiswa serta keluarganya. Tingginya biaya kuliah menjadi salah satu isu krusial yang diangkat dalam demonstrasi ini, mengingat pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar yang seharusnya bisa diakses oleh semua kalangan.
Selain itu, buruh juga menolak Kebijakan Regulasi Integrasi Sistem (KRIS) BPJS Kesehatan yang dianggap tidak memberikan perlindungan kesehatan yang memadai bagi para pekerja. Mereka menilai bahwa BPJS Kesehatan masih memiliki banyak kekurangan dalam pelayanannya, sehingga perlu ada perbaikan dan penyesuaian agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Tuntutan lainnya adalah penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja. Para buruh beranggapan bahwa undang-undang ini lebih banyak menguntungkan pengusaha dan investor daripada pekerja. Mereka merasa bahwa hak-hak mereka sebagai pekerja terancam dengan adanya undang-undang tersebut, yang dinilai lebih fleksibel terhadap aturan ketenagakerjaan.
Meskipun aksi demonstrasi ini diprediksi akan diikuti oleh ribuan buruh, aparat keamanan tetap berupaya menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya aksi. Pengamanan ketat dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kericuhan atau tindakan anarkis.
Kombes Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa kepolisian siap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan aksi ini berjalan dengan aman dan tertib. “Kami berharap semua pihak bisa menjaga situasi tetap kondusif. Kami siap mengamankan aksi ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Dengan demikian, aksi demonstrasi buruh di depan Istana Kepresidenan Jakarta menjadi sorotan banyak pihak. Berbagai tuntutan yang disampaikan para buruh mencerminkan aspirasi mereka yang menginginkan perubahan dan perhatian lebih dari pemerintah terhadap kesejahteraan mereka. Pengamanan yang ketat dari aparat gabungan diharapkan dapat memastikan aksi berjalan dengan aman dan tertib.
