Kepahiang, worldsiber.com – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Terminal Pasar Kepahiang melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Kepahiang pada Selasa, 15 April 2025. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pemindahan tempat usaha mereka ke area kios pasar yang dinilai kurang menguntungkan.
Dalam orasinya, para pedagang menyampaikan keresahan mereka terhadap kebijakan relokasi yang dianggap sepihak dan merugikan. Mereka menilai bahwa lokasi baru yang disediakan oleh pemerintah daerah tidak memiliki potensi yang sama seperti terminal, tempat mereka telah berdagang selama bertahun-tahun.
“Kami bukan menolak pindah, kami hanya ingin ada solusi yang manusiawi. Jangan tempatkan kami di lokasi yang sepi dan tidak strategis,” ujar salah satu perwakilan pedagang di tengah aksi.
Para pedagang mengaku selama ini menggantungkan kehidupan ekonomi keluarga dari berdagang di terminal. Jika dipindahkan tanpa solusi yang tepat, mereka khawatir kehilangan pelanggan dan pemasukan harian yang menjadi sumber utama nafkah.
Merespons aksi tersebut, DPRD Kabupaten Kepahiang langsung mengundang perwakilan para pedagang untuk berdialog. Sebanyak 10 orang perwakilan PKL diterima oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan II, serta sejumlah anggota dewan lainnya dalam forum yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Dalam pertemuan itu, para PKL menyampaikan aspirasi dan permohonan agar pemerintah mempertimbangkan kembali rencana relokasi, serta melibatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan terkait nasib usaha mereka.
Ketua DPRD menyampaikan apresiasi atas aksi yang berlangsung damai serta komitmen untuk menyuarakan aspirasi para pedagang ke pihak eksekutif.
“Kami terbuka terhadap semua aspirasi masyarakat. Apa yang disampaikan para pedagang akan kami teruskan kepada pemerintah daerah. Kami ingin solusi terbaik dan tidak merugikan siapa pun,” ucap Ketua DPRD.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan mengawal proses ini agar tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya pelaku usaha mikro seperti PKL yang selama ini menjadi bagian penting roda perekonomian lokal.
Para pedagang berharap hasil pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti secara konkret dan bukan hanya menjadi janji politik semata. Mereka meminta agar lokasi pengganti benar-benar strategis, mudah dijangkau pembeli, serta memiliki fasilitas penunjang usaha.
Isu relokasi PKL ini pun menjadi perhatian masyarakat luas karena menyangkut keberlangsungan ekonomi pelaku usaha kecil. Para PKL juga meminta agar di masa mendatang, pemerintah lebih aktif melibatkan mereka dalam setiap proses perumusan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Dengan terbukanya ruang dialog antara PKL dan DPRD, diharapkan ada solusi yang mampu menjawab persoalan tanpa mengorbankan hak pengusaha kecil dalam mengais rezeki. (Erlan)
