Begkulu, WorldSIBER.com — Menindaklajuti Hasil Pengumuman Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di provinsi bengkulu menyurati Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) juga Menteri Dalam Negeri,untuk membatalkan beberapa nama yang dinyatakan lulus secara Administrasi dalam mengikuti seleksi Uji Kompetensi Assesment.
Dalam pelaksanaan JPT-M yang di ikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaik provinsi bengkulu Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kibar Nasional Bengkulu M.J Anton Hilman,SE, meminta untuk membatalkan nama yang dinyatakan lulus Seleksi Assesment, pasalnya dari 5 orang yang dinyatakan lulus di duga cacat moral, terlibat dalam dugaan Gratifikasi/Suap menyuap tentang perizinan Tambak Budidaya Benur pada tahun 2019-2020.
“Kita telah mengirimkan surat kepada ketua Pansel JPTM, agar kiranya mereka dapat membatalkan nama yang di duga terlibat skandal gratifikasi perizinan budidaya benur, yaitu Isnan Fajri sekarang menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)” Kata Anton.
Ia menambahkan, pada saat seleksi administrasi dan rekam jejak jabatan (11 Juli 2023-12 juli 2023) panitia Seleksi sudah seharusnya telah membatalkan saudara isnan Fajri, karena tidak layak lolos ketahap selanjutnya.
“Waktu seleksi administrasi dan rekam jejak mereka ini sudah di gugurkan ketahap selanjutnya, rekam jejaknya ada jejak digitalnya” ungkap anton.
Menurut anton, Kita akan bergerak sampai tuntutan kita ini sampai di terima, dan kita akan melakukan aksi di depan kantor Mendagri di jakarta dalam waktu dekat ini.
“saya akan melakukan aksi di depan kantor kementerian dalam negeri (mendagri) jika ketua pansel tidak mau mendengarkan tuntutan masyarakat bengkulu, dan meminta menteri dalam negeri (Red-Tito karnavian) segera bersikap” katanya.
Ditempat terpisah redaksi mendapatkan tembusan surat dari LSm Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu, dengan tujuan surat sama, untuk mendesak nama yang dinyatakan lolos seleksi Assesment bertujuan untuk pemimpin Aparatur Sipir Negara (ASN) terpilih nanti mampu mengelola organisasi yang dipimpinnya dalam tata kelola pemerintah yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). (AN)
